Medan Pers – Pengamat hukum dan pekerja anti -korupsi. Hardjuno mengatakan bahwa keputusan ini aneh karena amnesti pajak dimasukkan dalam daftar hukum panjang DPR. Masih Membaca: Perusahaan YLKI menolak untuk meningkatkan PPN sebesar 12 %. “Mengapa kebijakan yang cenderung menggunakan pelanggar pajak dari tanggung jawab masa lalu di masa lalu, sementara pembayaran dari aset memiliki […]
