Medan Pers – DEPOK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi mengeluarkan perintah nomor 16 tahun 2025 tentang PPPK paruh waktu kantor Rini Widyantini. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dipastikan siap menerapkan aturan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan non-ASN atau honorer yang masuk dalam Dana Pelayanan Publik Nasional (BKN). BACA: Biaya Gagal PPPK 2024 Mahal, Sabar Kepala […]
