JPN.com, Jakkarta – Dewan Nasional untuk Kepemimpinan Asosiasi Indonesia, menekankan kota sebelumnya dari Forment Merdani Homing, GABA.
Dia mencatat bahwa Komite Korupsi Banjamasini tidak berlaku di Mardy Miring.
BACA serta CREATES CALL PUBLIK MONITOR PUBLIK, PC MARDani Masters benar
Secara umum, sesuai dengan mekanisasi kejahatan hukum secara umum, berdasarkan mekanisasi kejahatan hukum secara umum, berdasarkan mekanisasi kejahatan hukum, Ketua Permahi dari Sertifikat Korupsi (04/11/2024).
Menurutnya, proses investigasi dan kognitif dan kognitif, investigasi para ahli, proses pemrosesan, proses pemrosesan, pemrosesan korupsi di pengadilan, 2022 / pn bjm.
Baca Juga: Laporan Pengacara Mardani di Media Internet ke Dewan Pers
Masuk dan menentukan penagihan dan penentuan penagihan, akses bisnis minimum CPX ke 6 Juli, menurut 6 Juli, yang dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, Mardani Hiaming di kota.
Perubahan dalam status waktu singkat tanpa memeriksa saksi dan bukti.
BACA: Mardani Master Court memanggil para korban mafia, akademisi gugatan
Kebijakan administratif mencari kebijakan administrasi, administrasi dan saksi ahli, tetapi mempelajari pemerintah dan keputusan bupati tidak dilakukan pada pertemuan dengan formal formal Bummu Mlmouth.
Proses sebelumnya telah menjadi pelopor untuk proses sebelumnya yang telah menjadi pelopor untuk proses sebelumnya, dan Marnani menggugat tersangka domer di pengadilan distrik.
Namun, hari yang membuat keputusan sebelumnya, Hari Hari Mordian untuk Mardani, daftar pencarian populasi (DPO). Pada 25 Juli 2022, ini ditampilkan pada sesi berikutnya pada 28 Juli 2022.
Mendefinisikan DPO di akhir sebelumnya, kejutan besar, untuk ketentuan laut pertama, yang jarang dan penegakan hukum yang adil, yang jarang tragis.
Kemudian, dalam penggunaan 93 dari 93 Tatarstan, yang jelas bahwa artikel ini jelas bahwa 93 Tatarstan tentang pemeriksaan Uni Korupsi Korupsi dalam Banjamasin adalah.
“Ini sangat sulit dan dari Mardi, kepala regional pemerintah, sebagai bupati, para pemimpin regional juga bukannya bekerja dengan IUP,” kata Fahmi.
Selain itu, bupati adalah penyesuaian, yang diakui oleh bahan baku energi dan mineral, selama lebih dari 11 tahun. Tetapi fakta pengadilan ini benar -benar mengabaikan dan tidak menghitung pertemuan.
Jika kebenaran terbukti terpenuhi secara hukum, konsekuensinya harus sangat awal dan harus ditolak, sehingga terdakwa harus dibebaskan dan mengembalikan nama baiknya.
Namun, komisi hakim korupsi bigamasin mengatakan pada pendapat lain, dan keputusan ini menurut pendapat kami adalah keputusan yang membahayakan masyarakat.
“Kami tepat, kami akan menyerahkan pandangan kami tentang hakim yang menghakimi Hakim (PC) kutukan (PC) kutukan,” katanya.
Langkah ini, tentu saja, adalah bentuk kekuatan untuk mengendalikan sistem peradilan internet dan profesional berdasarkan undang -undang di Indonesia. (Ray / JPN)
