P Di lepas pantai Tangerang.
Pasalnya, menurut anggota DPR dari Fraksi Nasdaq, pegawai Kantor KP tidak mengetahui adanya pembangunan tanggul laut sepanjang 30 km yang dianggap ilegal.
Baca juga: Beri Peran Swasta Lebih Besar di Infrastruktur, Prabowo: Lebih Efisien dan Tepat Waktu
Namun, Arif menduga proyek pemasangan tembok laut tersebut akan memakan waktu lama karena panjang strukturnya mencapai 30 kilometer.
“Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Wahu Sakthi Trenggono lalai menjalankan tugasnya karena tanggul laut tidak bisa dikerjakan secara ajaib dalam semalam,” ujarnya, Jumat (19/1).
Baca juga: Klaim Pemprov Jabar Soal Kondisi Pantai di Bakasi: DKP: Kerjasama dengan Swasta
Selain penilaian Terengganu, Arif juga meminta peninjauan kembali status PIK 2 terkait skandal Seawall.
Selain itu, kata dia, jika pengembang PIK 2 terbukti menjadi dalang pemasangan di lepas pantai tanpa izin tersebut.
Baca Juga: Heboh Soal Pagar Laut Tanggerang, PKC Bilang Begini Soal Penanggung Jawabnya
“Jika pemagaran ini dilakukan oleh pengembang PIK 2, pemerintah harus mengambil tindakan hukum tegas bahkan menilainya sebagai proyek strategis nasional (PSN). Jika terbukti,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pemuda Nasional Pancasila ( Sekjen MPN).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (MMF) RI yakin akan menemukan penanggung jawab pembangunan pantai sepanjang 30,16 km di Banten, Kabupaten Tangerang, Pantai Utara (Pantura).
PKC masih mencari dan menyelidiki pelaku pemasangan pagar laut yang diduga ilegal tersebut.
“Kami sedang menyelidiki siapa yang akan bertanggung jawab atas pemagaran ini,” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (MMF), Khalid K. Jusuf di Tangerang, Rabu (15/1).
Dalam waktu dekat, KPK akan membongkar pagar bambu laut di sepanjang pantai utara Kabupaten Tangerang.
Langkah itu dilakukan setelah pihaknya menuntaskan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pemerintah bersama lembaga dan kementerian terkait lainnya.
Menurut Khalid, pembongkaran tembok laut akan memakan waktu, terutama ketika isu maritim bukan satu-satunya fokus Partai Komunis Tiongkok.
“Mungkin satu atau dua hari ke depan saat pembongkaran dimulai,” ujarnya. (ast/Medan Pers)
Baca artikel lain… Prabo minta pemasangan tembok laut ditinjau Riono Kaping: penggunaan ruang laut harus izin