Medan Pers, Jakarta – Skandal besar mengguncang Persatuan Pemungutan Suara Seluruh Indonesia (Persepi) setelah anggota komite etik Saiful Mujani berperan ganda sebagai “wasit dan peserta” dalam industri pemungutan suara pemerintah. .
Fakta mengejutkan ini mengungkap rendahnya kredibilitas Komite Etik Persepi dan mempertanyakan objektivitas keputusan lembaga penyidik lain, khususnya Poltracking Indonesia.
Baca juga: Kalangan Akademisi Pertanyakan Independensi Komite Etik Persepi
Kontroversi tersebut terungkap setelah penyelidikan mendalam di Jakarta. Penemuan tersebut semakin memperparah perselisihan antara Persepi dan Poltracking Indonesia terkait selisih hasil pemilu Pilkada Jakarta 2024.
Dari pemeriksaan terungkap, Saiful Mujani yang menjabat sebagai anggota komite etik Persepi saat persidangan di Poltracking dan Lembaga Investigasi India (LSI) ternyata punya hubungan dekat dengan LSI.
Baca Juga: Persepi Lindungi Skandal Data LSI, Komisi Etik
Situs resmi LSI mencantumkan Saiful Mujani sebagai mantan direktur eksekutif periode 2005-2010 dan masih menjadi peneliti senior.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketidakberpihakan Saiful Mujani dalam pengambilan keputusan terkait kejanggalan temuan Poltracking dan LSI. Benturan kepentingan ini semakin diperparah dengan beredarnya obrolan Saiful Mujani di grup WhatsApp Persepi yang bernuansa Poltracking.
Baca Juga: Presiden Persepis: Komisi Etik Tak Sebut Poltracking Ada Kesalahan Datanya
Profesor Karim Suryadi, pakar komunikasi politik di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mengedepankan kekhawatiran ini. Selain itu, Prof. Karim menekankan pentingnya transparansi di antara anggota komite etika.
Pertanyaan saya, bagaimana tingkat independensi dan objektivitas komite etik. Apakah anggota komite etik bebas dari kepentingan lembaga penyidik, ujarnya mempertanyakan integritas proses pengambilan keputusan Persepi.
“Harus dijelaskan secara terbuka. Saya kira yang terpenting bukan Poltracking itu punya dua tokoh, bukan itu, tapi juga menjelaskan tingkat independensi yang dimiliki anggota komite etik sehingga tidak mereka pedulikan. katanya. lagi.
Keberpihakan Saiful Mujani terhadap Poltracking semakin patut dipertanyakan mengingat beberapa lembaga penelitian lain juga memberikan hasil Pilkada Jakarta 2024 yang sejalan dengan Poltracking.
Hal ini memunculkan spekulasi ada agenda tersembunyi di balik keputusan komite etik Persepi tersebut.
Dugaan adanya konflik kepentingan semakin menguat dengan keputusan Komisi Etik Persepi yang memberikan sanksi kepada Poltracking tanpa alasan yang jelas atas pelanggaran tersebut.
Langkah ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengawasan etika negara terhadap industri penelitian.
Skandal tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi di Persepi dan seluruh industri riset. Poltracking mampu bertahan dalam tekanan dan terbukti menjadi penjaga integritas data dan transparansi di sektor penelitian di Indonesia.
Saat ini, publik menunggu pihak berwenang mengambil langkah tegas untuk mengusut lebih lanjut kasus tersebut. Kredibilitas Persepi sebagai pengawas etika penelitian kini terancam dan profesi peneliti nasional berada pada titik kritis yang memerlukan perubahan mendasar. (cuy/Medan Pers)
Baca artikel lainnya… Anggota DPR desak Persepi tuntaskan penyidikan Poltracking yang aneh