Medan Pers, Jakarta – Save R2 bergema di media sosial. R2 merupakan honorer K2 yang mengikuti Seleksi PPPK Tahap 1 Tahun 2024 namun tidak terbentuk pada saat pemeringkatan.
Save R2 diungkapkan Hon K2 seiring adanya wacana perubahan untuk mengoptimalkan opsi PPPK 2024 tahap 2.
Baca juga: Tagihan SSCASN Tiba-tiba Berubah untuk Peserta Kode R2, Kode PPPK Paruh Waktu?
“Saya sudah belasan tahun bekerja sebagai penjaga sekolah. Saya mengikuti screening PPPK tahap 1 tahun 2024, tapi tidak lolos atau mendapat formasi,” keluh Rizal, honorer K2 Kabupaten Kerinsi kepada Medan Pers. , Senin (6/1).
Ia mengatakan, awalnya ia sangat berharap bisa lulus PPPK secara penuh. Namun kenyataannya, nasibnya tidak jelas.
Baca Juga: Peserta Kode R2 Kaget, Akun SSCASN Tertulis Tak Bisa Lolos PPPK Opsi 2024 Tahap 1
Rizal mengatakan, lebih baik menjadi PPPK paruh waktu tanpa harus mengikuti formasi.
Sayangnya, janji pemerintah untuk mengubah mereka menjadi pekerja paruh waktu belum terpenuhi.
Baca juga: Kepada Peserta Tes PPPK 2024 Yang Terhormat Pak. Kabar gembira dari Andika, Alhamdulillah
Dimana janji honor 1,7 juta database untuk mendapatkan NIP PPPK part time atau full time, ujarnya.
Dewan Pembina Forum Kehormatan K2 Teknis Administrasi, Noor Baitih, juga meminta pemerintah memprioritaskan gelar K2 dalam pelantikan PPPK Tahap 1 tahun 2024.
R2 tanpa L tidak boleh menargetkan optimasi yang tidak dirilis hingga pertengahan tahun.
Ia berpendapat, sebagian besar peraih K2 berusia 56 tahun. Jika menunggu optimalisasi, otomatis dilantik pada 2026.
“Mereka pensiun dengan tergesa-gesa dan itu sangat tidak adil bagi K2 hon.,” kagumnya.
Ia berharap pemerintah mengingat fakta bahwa R2 yang sudah bertahun-tahun terutang pun tidak bisa dilunasi.
Sebab, pemerintah telah memasukkan honor ke dalam beberapa kategori.
“Kalau BKN fokus pada database, hal ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, tersedia 1,01 juta formasi PPPK 2024 untuk penerima beasiswa database dan non database. Dimana keadilannya,” ujarnya.
Ibu Noor alias Noor Baitih khawatir jika pemerintah menolak menunggu optimalisasi R2 tanpa L maka mereka tidak dianggap ASN.
“Ibu Menpan-RB dan Pak Aba (Pj Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB) mengangkat tenaga honorer sebagai PPPK paruh waktu tanpa ada pengaturan dan mengatakan mereka yang mendapat NIP dengan gaji tidak mengurangi penghasilannya adalah pekerja honorer,” ujarnya.
Ma Noor mengatakan banyak petinggi K2 yang marah dengan kebijakan saat ini. Kebijakan yang dikeluarkan Menteri tidak konsisten.
Sebab, peraturan tersebut tidak memperhitungkan biaya usia kritis pekerja. Dia mencontohkan Jakarta yang lebih dari 100 penerima K2 berstatus R2 saat wisuda PPPK 2024 Tahap 1 diumumkan.
Situasi ini juga terlihat di banyak daerah. Banyak lulusan kehormatan K2 atau R3 yang menjadi PPPK penuh waktu.
“Saya membayangkan bagaimana honornya menumpuk di tahap 2 karena susunan dan jumlah honornya tidak sesuai,” ujarnya.
Ibu Noor menegaskan, selesainya PPPK Tahap 1 berarti program kerja 100 hari MenPAN-RB Rini Vidyanti berhasil.
Ancaman pemutusan hubungan kerja di atas R2 juga disampaikannya. Pasalnya, daerah sudah tidak lagi menganggarkan honorarium pada tahun 2025, meski sudah ada surat edaran dari MenPAN-RB Rini untuk tetap menyediakan anggaran tersebut.
“Korban mulai berjatuhan lho. Seorang petinggi K2 berusia 56 tahun berstatus R2 dipecat dan tidak diperpanjang kontrak kerjanya karena belum lulus dan dalam usia tidak produktif.
Saya sangat stres hingga saya pikir saya terkena stroke dan akhirnya pingsan. “Kenapa pemerintah tidak memikirkan dampak seperti itu,” kata Noor Baitih (esy/Medan Pers) Ayo tonton juga video ini!