Medan Pers- Konstitusi Amper State University, Universitas Sunan. Profesor Titic Quarch
Cmaria 教授和 Seaan Ampel Surabaya 教授的 Cmaria 和 Seaan Ampel Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya 的 Surabaya’nınınınınınınınınonınınınınıhat nınınınınınınınounnınınınınınınınınınınınınınınınınınıanıa’nınıanıa’nıanıa’nıanıa’a’nıanıa’a’nıanıa’a’nıanı由泰蒂尔移交。
Baca Juga: Jaksa Penuntut Lemkapi mengingatkan jaksa penuntut bahwa rancangan akan memberikan kekebalan
Diskusi tentang “Undang -Undang Polisi Nasional, Kantor Jaksa Penuntut Jaksa Penuntut Jaksa TNI” memperkuat kendali.
Undang -Undang Kepolisian Nasional, Undang -Undang TNI, Undang -Undang TNI dan Undang -Undang TNI, dan Kantor Kejaksaan mengatur perluasan Kantor Kejaksaan dalam pidatonya.
Baca juga: Kade Kohod dikatakan siap membayar pagar laut RP. 48 miliar
Dalam catatan utama, Profesor Tethil mengevaluasi RUU yang diperluas jaksa penuntut dalam RUU tersebut. Bagian dari konstitusi dan pertimbangan jaksa dievaluasi.
Titil terkait dengan siaran pers, dan RUU “Jaksa Penuntut” harus mengatur mekanisme kontrol yang kuat dari “Komite Jaksa Penuntut” dan “Komite Komite dan Etika”.
Selain itu, TNI membaca tni oleh tni dan dibaca oleh Sahroni tni, dan tni meminta tni
Menurutnya, juga akan ada masalah kekuasaan dalam Undang -Undang Kepolisian Nasional hari ini. Dia percaya bahwa rancangan hukum polisi, terutama dalam penyelidikan dan investigasi, memberikan otorisasi luas kepada polisi.
“Keinginan besar untuk memberi polisi nasional peka terhadap agen pelecehan,” katanya.
Catatan penting lain yang disediakan oleh Titil terkait dengan mekanisme yang tidak berhubungan dan mekanisme investigasi kepolisian nasional.
“Misalnya, pada kenyataannya, mekanisme kontrol etika polisi dan kombinasi polisi harus diperkuat dan diatur secara ketat untuk menilai undang -undang kepolisian nasional sebelumnya,” katanya. (Fat/Medan Pers)