Medan Pers, Jakarta – Indonesia – Tinjau Asosiasi Bahan Royalti Kebijakan Tafirmisme Politik, Kepala Asosiasi APCI BPOK dan Kepala BPOK APNI.
Berbagai tanggung jawab industri mineral dan rendahnya tingkat industri mineral.
Juga, baca: UMKM dan PUBLIK ISTIQLOL-LE MINERALE Perasaan berkat Ramadhan
Menurutnya, di bekas tarif royaltare nikel apartemen, 14-19 persen program disesuaikan dengan harga mineral data (HMA).
“Identifikasi royalti harus membahas tarif kompetitif untuk menarik investor,” kata Oskho, Senin (3/17).
Juga, baca: panggilan di sepanjang panggilan bisa menjadi mineral dan pusat energi terbarukan terhadap Indonesia
Osca jelas mengubah penampilan penampilan, misalnya, bijih tembaga, digunakan untuk barang -barang lain seperti bijih emas, emas, perak dan timah.
“Bijih nikel dan tembaga mengalami pertumbuhan yang signifikan karena penggunaan skema progresif.”
Baca Juga: Tingkatkan Bisnis ke Sektor Energi dan Mineral, Meluncurkan Logo Baru
“Produk nikel (pandai besi, teks dan teks nikel juga terus lebih rendah dari emas dan memproses tembaga untuk merangsang aliran yang lebih rendah.”
“OSCA” Kebijakan inspeksi ini akan mencakup delapan kantor utama di Indonesia bersama dengan Indonesia bersama dengan Indonesia bersama dengan Indonesia bersama dengan Indonesia.
“Termasuk peningkatan jangkauan industri yang lebih rendah dan pertumbuhan investasi sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional.”
Ini membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari mineral dan batubara kepada pemerintah untuk mendukung berbagai program strategis kepada pemerintah.
“Untuk anak -anak dan wanita hamil, serta kualitas sumber daya manusia, serta kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan penggunaan kekuatan dan pembelian masyarakat,” katanya.
Namun, menurut OSCO, revisi tarif royalti harus dikelola dengan hati -hati untuk mencegah investasi dan pertumbuhan deposito.
“Penggunaan tarif royalti berdasarkan pengalaman dunia, penggunaan tarif royalti dan mendorong negara lain untuk mengubah investasi dan proyek eksplorasi geologis dan setoran baru,” jelasnya ke negara lain.
Menurut Oskho, partainya melakukan penelitian tentang pemerintah, penambang, negara -negara industri dan luar negeri.
Menurutnya, pemrosesan tarif untuk pemerintah dapat memiliki dampak positif pada peningkatan pendapatan negara dari pendapatan nasional (PNBP).
“Ini menjelaskan industri mineral yang rendah melalui pengenalan skema tarif kompetitif untuk produk pertambangan dan mengawasi penggunaan sumber daya,” jelasnya.
Namun, di sisi lain, jika pertumbuhan royalti didasarkan pada aktor bisnis, ada risiko mengurangi investasi di industri pertambangan.
“Jika ada kebijakan kerajaan yang kompetitif, terutama jika negara lain memiliki kebijakan kerajaan yang kompetitif,” katanya.
Dia juga merekomendasikan agar royalti pemerintah akan tetap kompetitif dengan negara lain, bukan untuk mengurangi investasi.
“Sederhanakan peraturan itu penting untuk mempercepat investasi dan mempercepat pemrosesan rencana kerja dan anggaran (RAB),” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus berinvestasi di perusahaan kompetitif di sektor rendah dengan merangsang perusahaan insentif.
“Kami memahami bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan merangsang penurunan industri mineral,” jelasnya.
“Namun, sektor pertambangan bersifat kompetitif dan template lokal mengembangkan dan meningkatkan daya saing pasar Indonesia. (MCR8 / Medan Pers)
Baca artikel lain … peduli dan setia untuk mengurangi limbah, mendapat rasa terima kasih dari Le Minerale Klkk