Medan Pers, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai isu strategis perekonomian bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Isu-isu tersebut bervariasi mulai dari daya beli masyarakat, langkah-langkah nyata untuk meningkatkan persaingan investasi, hingga membuat belanja pemerintah lebih efisien.
Baca selengkapnya: Chatib Basri Ungkap Dampak Positif Komitmen Defisit Anggaran Kurang dari Tiga Persen
Prabowo membahas persoalan ini dengan DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12 Mei).
Muhammad Chatib Basri, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan pemerintah menekankan daya beli masyarakat kelas menengah sebagai isu penting.
Baca selengkapnya: Prabowo Subianto Ditunjuk Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional
Selain itu, ia menekankan pentingnya kebijakan upah minimum daerah (UMP) yang berkeadilan.
“Karena ini berkaitan dengan daya beli di satu sisi, tapi juga daya saing industri di sisi lain,” kata Chatib.
Baca Juga: Luhut Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ditunjuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Sementara itu, Wakil Presiden DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pembahasan juga terkait langkah-langkah pembangunan strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah.
Prabowo menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional.
“Kami ingin menarik jenis investasi yang membawa rantai pasokan lebih dalam ke dalam industri dan permasalahan struktural dalam industri yang masih perlu kami atasi,” kata Mari.
Sementara itu, Presiden DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga menambahkan, banyak langkah jelas yang harus segera diambil, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 pada bulan depan.
Menurut Luhut, cicilan tersebut mencakup 95 persen belanja APBN sehingga diharapkan dapat mengurangi inefisiensi yang mencapai tingkat signifikan.
Luhut juga optimistis melalui transformasi digital yang dilakukan pemerintah, target pertumbuhan ekonomi nasional akan mencapai 8% dalam lima tahun ke depan.
“Jadi dipadukan dengan digitalisasi seluruh informasi di pemerintahan dan kementerian serta lembaga akan segera terlaksana, dan akhirnya menjadi teknologi pemerintahan,” kata Luhut. (mcr4/Medan Pers)