Medan Pers, JAYAPURA – Polri akan merekrut 600 bintara dengan kualifikasi khusus (bakumosis) lulusan sekolah vokasi jurusan pertanian. Hal ini mengikuti pedoman program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Kombes Karo HR Papua mengatakan, langkah ini diambil untuk mensukseskan program pemerintah Presiden Prabowo Sabianto.
Baca Juga: Polri Selidiki Pegawai Kementerian Kominfo yang Terlibat Judi Online
“Jalur rekrutmen Polri tahun 2025 melalui Bakomsus membuka peluang bagi lulusan SMK bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk jurusan kesehatan masyarakat dan gizi. Ini merupakan janji Polri untuk menjamin ketahanan pangan guna membantu pemerintah,” katanya. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2000.
Ia mengatakan Polri akan melakukan sosialisasi rekrutmen pada November 2024 dan mulai melakukan pendaftaran pada Desember.
Baca juga: Polda Maluku Rekrut Bintara Spesialis Pertanian, Gizi, dan Kesehatan
“Kami melakukan sosialisasi melalui platform media sosial pada tanggal 1 hingga 10 November 2024,” ujarnya.
Selain jurusan pertanian bagi lulusan SMK, Polri juga membuka lowongan untuk jurusan D3, D4, dan S1 gizi tingkat atas.
Baca juga: Satgas Bintanpura dan Lanal, Cegah Penyelundupan WNA Asal Malaysia ke Batam
Sugandi mengatakan saat ini masih mengutamakan Masyarakat Asli Papua (OAP).
Proses rekrutmennya masih sama seperti biasanya. Sementara untuk OAP dan keringanan dari Mabes Polri masih ada kebijakan, ujarnya.
Sogandi mengajak putra-putrinya yang ingin mengabdi pada negara dan negara melalui rekrutmen kutub. Ia pun menegaskan, tidak dipungut biaya untuk bergabung atau mendaftar menjadi anggota Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigat Prabowo mengatakan Polri mendukung penuh program pemerintah dalam percepatan ketahanan pangan. Langkah Polri dalam mendukung program ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.
Terkait kecepatan swasembada pangan, Sigat menunjuk Polda atau Polaris dengan wilayah Perhutani di wilayah yang tidak dimanfaatkan untuk konsumsi. Hal tersebut disampaikan Sigit dalam video conference di Mabes Polri, Senin 28 Oktober 2024.
Sekadar informasi, Polri dan Kementerian Pertanian menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU pada April 2024 tentang koordinasi peran dan tanggung jawab dalam pembangunan pertanian.
MoU tersebut meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, bantuan keamanan, bantuan Satgas Pangan Polri dalam pembangunan pertanian, penegakan hukum, kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan/atau fasilitas. (mcr30/Medan Pers)