Medan Pers, Jakarta – DKI Jakarta Nahdlatul Ulama Regional Administration (PWNU) mengekstraksi Jakarta Nahdlatul Ulama Pilkada sebagai fasilitas khusus untuk memantau proses Pilgub Jakarta pada tahun 2024.
Peresmian berlangsung dengan Komisi Pemilihan (KPU) dan Layanan Pemilihan DKI Jakarta (Bawaslu) di Area Kantor Jakarta Pwnu, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, pada hari Jumat (18 Oktober 2024).
Baca juga: AKBP Ruri Prastowo memegang sistem pendingin di desa Sidomulyo untuk mewujudkan Pilkada yang damai
Jakarta Ippnu secara resmi terakreditasi untuk menjadi salah satu lembaga pemilihan Jakarta oleh DKI Jakarta KPU.
Direktur Jakarta, Bppnu H Abdul Azis Suaedy, mengatakan bahwa Jakarta Pilkanta akan menjadi peristiwa politik penting dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Pasar yang menguntungkan di depan pusat Pilgub Kalimantan memimpin fokus, Bawaslu harus menjadi jeli yang diawasi
Karena Jakarta adalah fokus pada tingkat nasional.
Menurutnya, akan ada banyak tantangan berbeda dalam proses demokratis yang dihadapi masyarakat.
Baca juga: DKI Bawaslu memegang hukum di pusat penegakan hukum di depan Jakarta Pilgub 2024
“Dan kita juga tahu bahwa pemilihan tahun ini memiliki tantangan seperti golput, hoaks, ancaman, ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam proses pemilihan,” katanya.
Dia berpikir bahwa situasi ini menunjukkan kemungkinan kehilangan demokrasi. Untuk alasan ini, harus ada pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui pelatihan yang direncanakan pemilih dengan pengawasan yang ketat.
“Untuk memastikan proses pemilihan yang jujur dan adil dan meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa dengan pendirian BPPNU Jakarta sebagai forum untuk Berkhidmah, pemilihan di Jakarta, yang harus dipertahankan untuk kepentingan penduduk Jakarta, harus dipertahankan.
Jakarta Ibras menyebar di 6 kota dan area administrasi regional yang ditugaskan untuk pengawasan proses pemilihan Jakarta sampai akhir.
“Dalam kegiatannya kita akan mengambil bagian dalam semua pemilihan, dimulai dengan undangan untuk memilih, pendidikan, sampai rekapitalisasi suara,” katanya.
Sementara itu, Presiden DKI Jakarta Pwnu Kh Samsul Ma’arif, Jakarta Bppnu sebagai resolusi jihad untuk kualitas dan pilihan Jakarta yang layak.
Menurutnya, keberhasilan pemilihan Jakarta adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat, termasuk DKI Jakarta Pwnu.
“Semua siswa berkewajiban untuk menjaga Pakta Pemilihan Jihad dalam berbagai aspek, salah satunya dipertahankan pemilihan 2024. Kami ingin menjadi contoh sebagai masyarakat sipil untuk menjadi pendulum dalam pemilihan Jakarta,” katanya.
Kiai Samsul mengklaim bahwa pembentukan BPPNU adalah kewajiban untuk memaksakan kebijakan Wasiathiyah (tengah) bukan dengan kandidat, tetapi untuk kepentingan masyarakat.
“Sekarang harus berani menjadi tegak lurus terhadap tengah dalam pemilihan, yaitu konsep Wasatiyah,” katanya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pemilihan pemandu sebagai warga negara adalah kewajiban.
Dia mengatakan bahwa pria yang mengambil bagian dalam pemilihan itu sama dengan orang -orang yang memenangkan jihad untuk kepentingan orang -orang Jakarta.
“Karena itu memiliki panduan adalah kewajiban. Oleh karena itu, pemilihan panduan adalah wajib,” kata Kiai Samsul.
Peresmian Jakarta Bppnu mengambil bagian dalam berbagai elemen, termasuk Presiden DKI Jakarta Kpu Wahyu Dinata, Presiden DKI Jakarta Bawaslu Munandar Nugraha, DKI Jakarta Bawaslu Burhanuddin. Selain itu, kelas DKI Jakarta Pwnu dan Nahdlatul Ulama Branch Management (PCNU) mengambil bagian dalam kegiatan ini di DKI Jakarta. (FR/Medan Pers) Video paling populer saat ini: