Medan Pers, Jakarta – Thani Nelayan Andalan (KTNA) mengapresiasi langkah pemerintah dalam memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi.
Rencana penyederhanaan tersebut diumumkan pada 12 November 2024 oleh Koordinator Menteri Pangan dan Pertanian.
Baca juga: Tim Pupuk Indonesia Kirim Paket Sembako kepada Pengungsi yang Kembali dari Letusan Gunung Leotobi
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani dan mengatasi kendala birokrasi yang mereka keluhkan.
Melalui proses distribusi yang lebih efisien, para petani berharap dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga mendukung upaya pemerintah untuk menjamin swasembada pangan.
Baca Juga: Kabar Gembira, Distribusi Pupuk Langsung ke Petani di Bawah Pedoman Prabowo
“Saya rasa ini merupakan kabar baik bagi para petani di seluruh Indonesia karena mereka bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cepat dan mudah tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit,” kata M Yadi Sofian Nur, Ketua Himpunan Petani dan Nelayan Andalan (KTNA).
Yadi menjelaskan, sebelumnya terdapat banyak aturan mengenai peredaran pupuk, antara lain 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah (PP), dan enam peraturan presiden (PR) dan Petunjuk Presiden (INPRESS).
Baca juga: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Distribusi pupuk langsung ke petani merupakan janji Presiden Prabowo.
Dengan kebijakan baru ini, proses distribusi akan lebih mudah.
Informasi dari Kementerian Pertanian dikirimkan langsung ke Perusahaan Induk Pupuk Indonesia (PIHC) untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang kemudian disalurkan ke petani di daerah.
Sebagai langkah awal, petani telah menyelesaikan E-RDKK (Rencana Kebutuhan Kritis Kelompok Elektronik) pada tanggal 15 November.
Sistem ini menjadi acuan utama untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan Gapoctan tepat sasaran.
Kebijakan baru ini akan mempercepat pemupukan bersubsidi bagi petani sehingga memudahkan penanaman pada awal tahun 2025.
“Keuntungannya jelas, petani bisa mendapatkan pupuk lebih cepat. Pupuk sudah disiapkan pada saat tanam sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat,” tambah Yadi.
Ia juga berharap kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi akan menjadi pertanda positif bagi swasembada pangan dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Yadi menekankan perlunya pengawasan ketat pemerintah terhadap pelaksanaan distribusi pupuk ini.
“Dukungan penting dari pemerintah adalah pengendalian distribusi yang ketat. “Prosesnya sangat singkat dan cepat sehingga perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana,” sarannya.
Selain pentingnya pengendalian ketat distribusi pupuk sesuai jadwal, Yadi menilai kebijakan ini merupakan langkah untuk menunjang langsung kebutuhan petani.
“Langkah ini merupakan langkah maju demi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di masa depan. Saya berharap Indonesia akan mandiri dalam waktu dekat. “Pemohon sangat mudah mendapatkan pupuk bersubsidi bagi petani,” kata Yadi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hassan dan Menteri Pertanian Andi Amran Suleiman mengumumkan langkah strategis mengatasi kendala distribusi pupuk bersubsidi dalam jumpa pers, Selasa (11 Desember) di Jakarta.
“Birokrasi yang berlebihan yang melibatkan delapan kementerian menjadi kendala utama penyaluran pupuk bersubsidi. “Dengan sistem baru, distribusi akan lebih mudah dan efisien,” kata Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong produktivitas pertanian nasional dengan menyalurkan pupuk bersubsidi langsung kepada petani sehingga mengurangi kendala administratif. (dil/Medan Pers)