Medan Pers -jakarta -hehead dari Badan Staf Negara (BKN) Zudan Arif Fakakulloh mentransfer pernyataan terbaru yang mengacu pada upaya optimisasi -kegagalan atau penyerapan terhormat dalam memilih PPPK 2024 -Prem 2.
Zudan ARIF meminta kepala regional sebagai Layanan Staf (PPK) untuk memastikan pembubaran masalah kehormatan melalui pendaftaran komite pemerintah dengan pekerjaan perjanjian atau fase PPPK 2024 2.
Baca Juga: Saran Resmi, semua penghargaan database menjadi PPPK
“Kami (pemerintah, merah) harus memastikan bahwa implementasi staf non-ASN tidak berjalan. Silakan berpartisipasi dalam percepatan staf non-ASN, terutama di fase kedua.” (10/1), dikutip oleh karyawan, dari publikasi.
Diketahui bahwa pendaftaran pemilihan Fase 2 PPPK ditutup pada 15 Januari 2025. Tahun. 23.59 WIB.
Baca I: PPPK 2024 Pilihan ide penetrasi, formasi kosong ditransmisikan
Zudan Arif, yang juga merupakan bekas akting bahasa Sulawesia, menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan semua pihak untuk memastikan keberhasilan proses pendaftaran tahap PPPK 2024.
Sebelumnya selama pertemuan koordinasi untuk akhir staf ASN di pemerintah setempat di Jakarta, Rabu (8/1), disebutkan, sisa -sisa kehormatan yang tersisa dari 1.783.665 orang.
Baca Juga: Nomor Dani Terakhir Untuk Masuk di PPPK 2024 Fase 2, Anggota Tidak Mengakses
Dari jumlah ini, sebanyak 1.345.338 orang dinyatakan memenuhi persyaratan PPPK 2024 Fase 1.
Dengan demikian, masih ada 443.712 non-ASN atau kehormatan dari basis data BKN yang dinyatakan tidak dibenarkan (TMS) dalam seleksi Fase OPPK 2024 dan belum mendaftarkan PPPK-Fase 1.
“Saya menetapkan semua kepala regional untuk memetakan dan mengkonfirmasi data 443.712 staf non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan pilihan staf non-ASN di Fase 2,” kata Rini Kementerian Hubungan Masyarakat.
Untuk kehormatan yang mengikuti semua fase seleksi, tetapi mereka tidak menerima formasi, itu dapat ditunjuk di bagian – PPPK.
Menteri Urusan Domestik Tito Carnavian meminta pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan staf pengoptimalan klinis pelatihan staf fase non-ASN yang akan mengadakan Kementerian Dalam Negeri.
“Apa yang dikonsultasikan tentang masalah / pembatasan teknis pada pengaturan staf non-ASN yang obatnya difokuskan pada pendaftaran melalui portal SSCASN,” kata Menteri Urusan Domestik Tito Carnavian. (SAM / Medan Pers)