Medan Pers, Jakarta – Khairul Fahmi, pengamat dan salah satu pendiri Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyoroti kritik dari media asing Inggris The Economist.
Artikel berjudul “Diplomasi” karya Presiden Prabowo Subianto menggambarkan pengabaian Indonesia terhadap kedaulatan di Laut Cina Selatan setelah menandatangani perjanjian pembangunan bersama di bidang maritim.
Baca juga: Keinginan Prabowo Kurangi Konsumsi Batubara pada 2040
Padahal, Indonesia selalu menegaskan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah sengketa dan Indonesia tetap konsisten menjaga kedaulatan dan hak berdaulatnya berdasarkan UNCLOS 1982, kata Fahmi di Jakarta, Kamis (12 Mei). ).
Menurut Fahm, Prabowo mengambil sikap pragmatis dalam menghadapi China, kekuatan utama di kawasan.
Baca juga: Ekonom Sebut Prabowo-Gibran Unggul 50 Persen, Relawan Semakin “Pedesif”.
Ini bukan tentang mengorbankan prinsip-prinsip, namun tentang membangun hubungan yang konstruktif dan menghindari ketegangan yang tidak perlu.
Indonesia tidak mengabaikan prinsip kedaulatan, namun berupaya mengelola hubungan dengan Tiongkok secara hati-hati, dengan mempertimbangkan pentingnya peran negara tersebut dalam perekonomian global.
“Sebagai negara yang menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia menghadapi tantangan diplomasi yang sangat sulit di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.” “Kunjungan luar negeri pertama Presiden Prabowo menunjukkan upaya serius untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan “Untuk memperluas pengaruh negara,” kata Fahmy lagi.
Meski diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menghadapi banyak tantangan, diplomasi Indonesia tetap fokus pada menjaga kedaulatan negara, membangun hubungan konstruktif dengan berbagai pihak, dan beradaptasi dengan perubahan global.
Fahmi mengatakan, semua ini merupakan langkah yang dibutuhkan Indonesia agar tetap relevan dalam lanskap politik global yang semakin kompleks.
“Sebagai pemimpin baru, tentu saja Prabowo akan terus belajar dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya, dan itu adalah bagian dari dinamika pemerintahan yang harus kita hormati,” kata Fahmy (mcr10/Medan Pers) dalam video terpopuler hari ini.