Medan Pers, JAKARTA – Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memiliki program akses pembiayaan bagi usaha produktif yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat merangsang komitmen pemerintah baru untuk memprioritaskan banyak sektor.
Hal ini mencakup ketahanan pangan, kekurangan gizi, perumahan, pengurangan populasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan swasembada energi.
Baca selengkapnya: MSPP: Kementan dorong petani muda manfaatkan pinjaman usaha pemerintah
Selama hampir 10 tahun, KUR terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan sektor produksi, menjadi program yang ramah bagi petani, peternak, nelayan dan pengusaha produktif lainnya untuk meningkatkan peluang usaha di berbagai tantangan yang mereka hadapi.
“Dari segi ketahanan pangan misalnya, secara historis RDP sudah tersalurkan sekitar 30 persen. Sebagian besar diberikan pada sektor pertanian. “Dalam rangka peningkatan produksi dan infrastruktur, fitur normal pada CIP mungkin masih berlaku,” kata Deputi Koordinator Makroekonomi dan Keuangan Ferri Irawan, Kamis (14/11).
Baca selengkapnya: Pemegang utang pemerintah BRI kini mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Hal itu disampaikan Deputi Ferri dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Koordinasi Perekonomian.
Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat pada 31 Oktober 2024, utang 4,27 juta orang dialokasikan kepada dunia usaha sebesar Rp 246,580 miliar.
Baca Juga: Kabar Baik dari BI, Mendapatkan Pinjaman untuk Usaha Kecil dan Menengah Akan Lebih Mudah
Realisasi kinerja KUR mencapai 88,06 persen dari alokasi KUR 2024 sebesar Rp 280 triliun.
Sementara itu, sepanjang tahun 2015 hingga 31 Oktober 2024, KUR yang disalurkan sebesar Rp1.827,2 triliun kepada 47,9 juta peminjam, dan realisasi pelaksanaan subsidi bunga KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp172,2 triliun.
MP Ferry juga mencatat kontribusi pemerintah dalam bentuk subsidi bunga terbukti relatif besar, hingga 10,6 kali lipat.
Artinya setiap Rp 1 subsidi pemerintah mampu memberikan leverage 10,6 kali lipat kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran KUR.
Selain itu, tingkat kredit bermasalah (NPL) KUR juga bisa dijaga agar tetap berada di bawah level 2,19 persen atau 4,06 persen dari kredit UKM.
Acara KUR Meets the Press diselenggarakan sebagai acara nasional bagi seluruh pemangku kepentingan KUR, termasuk para pekerja media yang membantu mengkomunikasikan informasi terkait kebijakan KUR kepada masyarakat.
Dalam acara tersebut juga terdapat diskusi kecil dengan staf yaitu Bapak Gede Edi Prasetya, Asisten Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan BRI Supari, Direktur Bisnis Mikro.
Mengingat keterjangkauannya, KUR juga memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan kredit nasional bagi usaha kecil dan menengah.
Berdasarkan statistik perbankan Indonesia pada Agustus 2024, KUR menyumbang 33,2 persen pada pinjaman UMKM dan 6,5 persen pada pinjaman Bank Nasional.
Kehadiran KUR sebagai program kredit berbunga rendah terbukti memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan makroekonomi.
Pada tahun 2023, rasio alokasi KUR terhadap PDB nominal sebesar 1,24 persen.
Selain itu, KUR juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baru.
Berdasarkan riset BRIN, setiap 1 peminjam KUR dapat menyerap 3 tenaga kerja baru, sehingga pada tahun 2023 total pekerja penerima KUR yang berhasil sebanyak 9,3 juta orang.
“KUR cukup fleksibel untuk mencakup hampir seluruh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan MOBS, dapat dimasukkan dalam KUR,” kata Asisten Deputi Gede.
Keberhasilan proyek KUR bergantung pada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian atau lembaga terkait, Badan Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengelolaan dan Pembangunan Keuangan (BPKP), Pemerintah Daerah (Pemda), Perusahaan Penjaminan Keuangan, dan agen bank.
Penyalur KUR diharapkan mampu menjamin penyaluran KUR berkualitas yang menjaga NPL di bawah 5 persen dan juga meningkatkan efisiensi KUR di sektor manufaktur khususnya pendukung ketahanan pangan.
Di sisi lain, dukungan penjamin KUR dalam ekosistem KUR sangatlah penting.
Pemerintah mendorong para penjamin KUR untuk terus melaksanakan penjaminan KUR sesuai regulasi dengan terus meningkatkan kemampuan manajemen risiko melalui tata kelola penjaminan KUR yang baik.
“Kami sebagai bagian dari ekosistem KUR, sebagai penyalur bangga bahwa KUR satu dekade ini telah memberikan dampak tersendiri bagi MI dan perekonomian negara,” kata Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI.
Supari yakin ke depan, KUR akan memberikan dampak positif bagi ekosistem usaha kecil dan menengah serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian negara.
Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Sekretaris Pers Kementerian Koordinator Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam, perwakilan Kementerian UKM, BPKP, perwakilan direktur perusahaan penyalur KUR, dan penjamin. peristiwa. (mrk/Medan Pers) Jangan lewatkan video terbaru :