Medan Pers, VIANTIANE – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung percepatan penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN.
Hal tersebut disampaikan Menteri Airlangga saat mengikuti pertemuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) ke-24 yang digelar pada Senin (7 Oktober).
BACA JUGA: Airlangga Hartarto: Inflasi Indonesia akan tetap stabil karena daya beli masyarakat tetap terjaga
“Saya mohon perhatian seluruh menteri perekonomian ASEAN untuk mengembangkan perundingan ekonomi digital di ASEAN yang akan menjadi perundingan ekonomi digital regional pertama di dunia,” kata Menteri Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (8 Oktober). ).
Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting Kepemimpinan Indonesia tahun 2023, dan perundingan putaran pertama akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 di Jakarta.
BACA JUGA: Menko Airlangga Ungkap Upaya Pertahankan Masyarakat Kelas Menengah Jaga Stabilitas Perekonomian
Sedangkan DEFA merupakan salah satu pilar yang akan diusung saat Indonesia memimpin KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada Agustus 2023 untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai hub pertumbuhan.
Menteri Airlangga saat itu menyampaikan bahwa DEFA merupakan masterplan yang dibuat oleh para pemimpin Indonesia yang mencakup kesepakatan yang mengatur digitalisasi, termasuk talenta digital, ID digital, keamanan siber, pelatihan ulang, pelatihan ulang, infrastruktur, dan interoperabilitas di ASEAN.
BACA JUGA: Menteri Airlangga menjelaskan upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian nasional
Dengan DEFA, ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.
Selain itu, Menteri Airlangga juga menyatakan kemajuan perundingan DEFA masih memerlukan kerja keras, yang saat ini baru tercapai 14 persen dari target 50 persen pada akhir tahun 2024.
“Saya mendorong tim perunding dengan dukungan Sekretariat ASEAN untuk memanfaatkan tahun ini untuk mencapai target penyelesaian perundingan sebesar 50 persen pada tahun 2024,” kata Menteri Airlangga.
Menteri Airlangga menyampaikan dua arah untuk mendukung percepatan perundingan DEFA, yaitu penerapan kode etik yang disepakati pada tahun 2023 yang diyakini akan memudahkan proses perundingan, dan perlunya pendekatan baru dan inovatif. proses negosiasi.
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang guna merumuskan strategi baru yang lebih efisien dan efektif.
“Saya mendukung inisiatif pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan kategori yang ada dan kemampuan masing-masing negara anggota ASEAN,” jelas Menteri Airlangga.
Pendekatan ini merupakan solusi efektif dan mempercepat solusi intimidasi DEFA yang akan diluncurkan pada tahun 2025.
Setiap negara anggota ASEAN diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian.
“Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas seluruh negara ASEAN untuk mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama menjadi satu,” kata Menteri Airlangga.
Menteri Airlangga dalam pertemuan itu juga didampingi oleh Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Koordinator Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian.
Selain itu, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan Kementerian Perdagangan. (tandai/JPY)