Medan Pers, Jakarta – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera memperbaiki praktik pendaftaran baru (PPDB).
Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh warga negara.
Baca juga: Bandingkan Sikap Prabowo dan Gibran Terhadap PPDB Zonasi
Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1), mengatakan, “Menjelang tahun ajaran baru, proses penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan, kinerjanya harus lebih baik dibandingkan tahun lalu.”
Rerie, sapaan akrabnya, berharap PPDB baru yang diajukan pemerintah bisa mengatasi permasalahan yang kerap muncul di awal tahun ajaran baru.
Baca juga: Gibran serukan sistem zonasi PPDB dihapuskan
Ia mengungkapkan, beberapa permasalahan yang sering terjadi selama pelaksanaan PPDB, antara lain banyaknya orang tua yang berpindah alamat pemegang kartu keluarga, namun lebih pada agar anaknya bisa bersekolah di sekolah favoritnya.
Selain itu, Rerie menambahkan, ketimpangan distribusi sekolah negeri menyebabkan banyak calon siswa baru tersingkir dari daerahnya. Di sisi lain, beberapa sekolah kekurangan siswa.
Baca juga: Menteri Pendidikan Daerah Abdul Muti Ungkap Kebijakan PPDB: Akankah Sistem Zonasi Dipertahankan?
Akibatnya, muncul praktik jual beli kursi, penculikan, dan penitipan siswa kepada pejabat dan tokoh masyarakat di PPDB, kata Rerie, anggota komisi X DPR RI daerah pemilihan 2 Jawa Tengah.
Anggota Dewan Agung NasDem tahun ini mendorong pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk mengefektifkan proses PPDB secara lebih transparan.
“Dengan demikian, upaya peningkatan layanan pendidikan dapat terus dilaksanakan untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih inklusif,” ujarnya. “Pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus setiap bangsa.”
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan pihaknya telah menyerahkan rancangan undang-undang PPDB baru kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rancangan undang-undang tersebut diajukan secara tertulis karena Menteri Pendidikan Daerah Abdul Mu’ti belum sempat membahasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dan Menteri fokus membahas pelaksanaan program gizi gratis.
Mu’ti berharap program baru PPDB ini dapat segera disahkan sehingga memberikan waktu sosialisasi yang cukup kepada para praktisi PPDB dan orang tua. (mrk/Medan Pers)