JPN..com, Jakarta – Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat VII Zulfiqar Sahadi, meminta pemerintah untuk menilai dampak pekerjaan (PHK) pada Panasonic Holdings (PHK).
Zulfiqar mengatakan bahwa liburan di Panasonic Holdings harus menjadi peringatan bagi pemerintah.
Baca Juga: PT Panasonic Goal Indonesia IMRC 2024 Award Wins
Zulfiqar mengatakan pada hari Rabu (5/14), “Pemerintah harus dapat menilai efek kepemilikan Panasonic. Pemecatan harus menjadi peringatan atau peringatan.”
Selain itu, Zulfiqar sepenuhnya mendukung tahapan pemerintah di Kementerian Industri, yang telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penggunaan keselamatan pasar domestik terhadap serangan produk elektronik impor.
Baca Juga: Panasonic Meluncurkan AC Si-Biru Super X dengan Teknologi Nano
Diketahui bahwa pemerintah berusaha mempertahankan investasi elektronik melalui kebijakan komponen domestik (TKDN). Pemerintah Indonesia itu sendiri juga secara agresif menarik investasi baru di sektor elektronik negara itu.
Politisi Demokrat mengatakan, “Mendukung tindakan pemerintah sepenuhnya.”
Namun, Zulfiqar ingat, dari tingkat komponen domestik (TKDN), menjadi harga tetap untuk Indonesia. Menurut Zulfiqar, TKDN saat ini merupakan penguatan untuk kekuatan industri Indonesia.
Dia sekali lagi berkata, “TKDN ini telah menjadi harga tetap bagi kami dan tidak ada yang dapat mengubah apa pun yang terkait dengan TK DN ini, karena juga merupakan dukungan listrik untuk industri kami.”
Legislator Solosi Barat atau Solosi Barat berharap bahwa pemerintah juga dapat memberikan pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi berbagai tantangan untuk bergerak maju.
Zulfiqar ingin pemerintah terus berjuang untuk melakukan kembali, meningkatkan iklim bisnis untuk meningkatkan sumber daya alam untuk membuka pekerjaan baru bagi masyarakat.
“Negara harus hadir untuk rakyatnya,” kata Zulfiqar. (Mcr10/Medan Pers) Ayo, tonton video ini juga!