Medan Pers – Peansraru – Anggota dewan telah meminta agar aparatur warga negara (ASN) tidak akan maju untuk mendukung kandidat regional tertentu dalam pemilihan regional pada tahun 2024 (Pilkada).
Wakil Presiden Riau DPRD Akhmad Tarmizi di sisi lain juga mengingatkan bahwa para pemimpin ASN mendukung netralitas pada awal pemilihan regional pada tahun 2024 sehingga mereka tidak mengarahkan keputusan.
Baca juga: Bicara di wastafel, staf Hasto Hope PDIP tidak lemah setelah mereka terkena penerbitan
“Netralitas yang dimaksud adalah bahwa ASN tidak memainkan intervensi dalam menentukan pilihannya, tidak ada intervensi. Oleh karena itu, pemimpin tidak boleh menekankan bahwa ia akan mendukung salah satu kandidat,” kata Selasa (29/10) di Pekanbaru (29/ 10) Kata Akhmad Tarmizi.
Menurut Tarmizi, ASN penting untuk tidak berurusan dengan kebijakan praktis. Karena jika mereka tidak terjebak dalam partai Demokrat, sanksi diperoleh.
Baca Juga: Dukungan Kerja Menjadi Kekuatan Baru Agustiar-Ede di Pilgub Kalimantan Tengah 2024
Menurutnya, ini masih menguntungkan.
“Demikian juga, pemimpin daerah Riau telah menandatangani komitmen untuk tidak meninggalkan aturan. Lembaga profesional yang menyertai pengawasan pemilihan pasti akan memberikan sanksi jika itu terjadi,” katanya.
Baca Juga: Kementerian Dalam Negeri mendukung keberhasilan dari tahun 2024 Pilkada, yang meningkatkan netralitas peralatan desa
Dia melanjutkan Akhmad Tarmizi secara pribadi, ASN didesak untuk memilih dan menahan diri dari menerapkan pemilihan lokal kontemporer 2024.
“Secara pribadi, karena ASN adalah bagian dari warga negara Indonesia, demokrasi harus berpartisipasi dalam pemungutan suara dan tidak merekomendasikannya berkelanjutan,” katanya.
Larangan kebijakan praktis untuk ASN, seperti fakta bahwa kampanye tidak boleh didukung oleh pasangan kandidat (Palon) dari pemimpin regional.
Maka seharusnya tidak mengarahkan ASN lainnya dan menggunakan kapasitas negara bagian untuk kampanye untuk kampanye.
Mereka seharusnya tidak membuat keputusan yang berguna dan berbahaya bagi beberapa kandidat dalam fase pemilihan. Seharusnya tidak memiliki aktivitas yang sejalan dengan beberapa kandidat.
Tidak benar untuk memberikan dukungan dalam bentuk pernyataan dan ketegangan dan penyebaran gambar pasangan kandidat tertentu. (Antara/Medan Pers) Apakah Anda menonton video terbaru berikutnya?
Baca artikel lain … ini adalah alasan KPU menyelesaikan diskusi pertama tentang Java Pilgub Barat di kampus