Medan Pers, KINABALU – Staf Profesional Menteri Perekonomian Bidang Transformasi Digital, Inovasi dan Sumber Daya Manusia, Rizal Edwin mewakili Menteri Administrasi Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-27.
Agenda tersebut merupakan pertemuan puncak dan penutup pertemuan yang dilaksanakan sejak Minggu (13/10).
BACA JUGA: Indonesia mendorong empat strategi untuk memperkuat kerja sama antar pemimpin regional BIMP-EAGA
Pada saat itu, para Menteri BIMP-EAGA menyampaikan pedoman dan langkah-langkah strategis yang harus diambil dalam konflik geopolitik dan ekonomi regional dan global.
BACA JUGA: BIMP-EAGA berpotensi menjadi kemitraan dagang Indo-Pasifik
Pemimpin delegasi Indonesia Rizal Edwin membuka pertemuan tersebut dengan mengingatkan pentingnya kerja sama regional, fisik, digital, dan energi.
Koordinasi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan (CIQS) dan pengembangan layanan pendukung di perbatasan harus diprioritaskan dan ditingkatkan implementasinya.
BACA JUGA: BIMP-EAGA bersatu untuk mengembangkan perekonomian di wilayah perbatasan
“Analisis Ekonomi BIMP-EAGA juga harus dijadikan sebagai indikator kebijakan pembangunan daerah kecil,” jelas Edwin dalam keterangan resminya, Minggu (20/10).
Indonesia telah menyampaikan empat hal untuk memenuhi visi BIMP-EAGA 2025.
Pertama, mengoordinasikan visi ASEAN dan BIMP-EAGA setelah tahun 2025.
Kedua, memperkuat mekanisme kelembagaan dengan memberikan wewenang kepada sekretariat bersama untuk memfasilitasi kerja sama.
Ketiga, memanfaatkan peluang ekonomi digital, ekonomi hijau dan biru, serta ekonomi sirkular, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Terakhir, mempererat kerja sama antar pertemuan kerja sama regional lainnya seperti IMT-GT dan RUPS untuk berbagi informasi dan bersinergi mengidentifikasi peluang kerja sama.
Ketua delegasi Indonesia juga menginstruksikan para pemimpin daerah untuk memperkuat dan memanfaatkan pertemuan pimpinan daerah BIMP-EAGA (Perdana Menteri, Gubernur dan Pemerintah Daerah).
Tujuannya adalah untuk menjadi platform yang dapat membangun dan memperluas jaringan kerja sama, menjadi wadah diskusi dan praktik terbaik mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, seperti pengendalian inflasi, inovasi dan pemberdayaan UMKM, serta harus memberikan rencana aksi keamanan yang jelas dan terukur. .
“Kita juga bisa belajar dari pertemuan-pertemuan para penguasa daerah lainnya, seperti pertemuan CMGF di IMT-GT yang sudah lama dilaksanakan dalam rangka meningkatkan konektivitas daerah,” ujarnya.
Rapat dipimpin oleh Menteri Keuangan Malaysia Rafizi Ramli dan dihadiri oleh Pj Direktur Jenderal, Departemen Perencanaan dan Statistik Kementerian Keuangan dan Perekonomian Brunei Darussalam Hairol Hamid, dan Direktur Regional – Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Filipina Romeo Castañaga.
Selain itu, Direktur yang membawahi Departemen Pembangunan – Sekretaris ASEAN Kanchana Wanichorn, dan Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara Bank Pembangunan Asia (ADB) Winfried Wicklein juga turut serta.
Turut serta memimpin delegasi RI antara lain Konjen RI Kota Kinabalu Rafail Walangitan, Konjen RI Tawau Aris Heru Utomo, Asisten Deputi Komisioner Perekonomian Regional dan Regional Kementerian Perekonomian Netty Seal.
Ada pula Direktur Pengembangan Program Pembangkit Listrik Kementerian ESDM Wanhar, Direktur Hubungan Otoritas di Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Yulia, dan Direktur Kerja Sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. dan kantor Humas. , Anang Ristanto. (mrk/Medan Pers)