Medan Pers, Jakarta – Pemerintah kembali mengubah kebijakannya ketika menunjuk CPN dan PPPK 2024. Ini membuat sebagian besar CASN 2024 bersukacita.
“Alhamdulil, kabar baik mengambil tempat ke -17 di Ramadhan. Ini menenangkan semua orang, ”kata Provinsi Riau, ketua kasus perdata negara, dengan Eko Wibowo alias Ekowo kontrak (ASN PPPK) Medan Pers, Senin (19/17/2025).
Lihat juga: Ekowi: Kembalikan Sekolah Dasar PPPK 2021, jangan menjadi pembawa
Dia menambahkan bahwa panggung, yang mempercepat penyelesaian CPNS 2024 pada Juni 2025 dan PPPK 2024 pada Oktober 2025, menunjukkan penyelarasan pemerintah masyarakat. Presiden Prabaso mendengar aspirasi peserta dalam kehormatan dan CPN.
“Terima kasih, Tn. Presiden Prabavo, yang mendengar aspirasi CPN dan PPPK 2024 tahun ini. Kami berharap bahwa R1, R2 dan R3 semuanya siap pada Oktober 2025. ” Kata ecowi.
Baca juga: 2 bulan guru PPPK, yang tidak diperhitungkan, Ekowi: Uang takut untuk konser!
Indikator pendidikan muda ini Riau beralih ke pemerintah RIAU dan Distrik/Kota Kota untuk segera mengambil langkah cepat.
Jika NIP CPN dan NIP PPPK 2024 diwakili, keputusan tersebut akan dirujuk pada April 2025.
Lihat juga: Menteri Sekretaris Negara memberikan 4 poin dari kepemimpinan Presiden untuk penunjukan CPNS & PPPK 2024
“Jangan mendorongnya lagi, Oktober 2025 adalah yang paling lambat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Presetyo Hadi Prabowo Subanto, diwakili oleh Sekretaris Negara (Meneneg), dikaitkan dengan pencalonan CPN dan PPPK 2024.
Arah ditransfer oleh banyak aspek masyarakat, terutama dengan CPN dan PPPK 2024 peserta mengadopsi tahap 1 yang menolak untuk menyesuaikan jadwal pertemuan.
“Presiden mengumumkan beberapa pemimpin tentang kehadiran masyarakat dan PPS 2024,” kata menteri negara pada konferensi pers pada hari Senin (03/17/2025).
Arah Presiden Prabavo adalah sebagai berikut:
1. Tujuan CASN 2024 dipercepat, yaitu untuk CPN, yang selesai, selambat -lambatnya Juni 2025. Kemudian PPPK benar -benar siap untuk selambat -lambatnya Oktober 2025.
“Penyelesaian ini harus diikuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing -masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah,” jelasnya.
2: Segera lakukan kementerian/agensi/agensi/agensi melalui analisis dan pemodelan, mengingat kesiapan untuk memenuhi persyaratan untuk menentukan CASN sehingga dapat disesuaikan dengan grafik terakhir sesuai dengan paragraf 1.
3. Presiden menekankan bahwa kementerian akan terus mempertahankan nilai meritokrasi dalam implementasi CASN. Ambil PPPK pada tahun 2024. Ini adalah kebijakan akhir konfirmasi kebijakan ini, oleh karena itu diasumsikan bahwa tujuan berikutnya akan dilakukan dengan set normal sesuai dengan hukum
4: Set personel CASN tidak berarti pembukaan pekerjaan, tetapi untuk memastikan layanan publik yang optimal dan lebih banyak, sebagai komunitas. (ESY/Medan Pers)