Medan Pers, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Putri Khairunnisa, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan memilihnya menjadi anggota masyarakat. daerah. . Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
Nisa, sapaan akrab Putri Khairunnisa, menilai dukungan KNPI terhadap Presiden Prabowo Subianto memperhatikan landasan hukum dan nilai demokrasi.
BACA JUGA: KPU Sukabumi mengungkap penyebab menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024
Selain itu, pertimbangan empiris dan realistis terkait dengan kebutuhan nasional.
“Gagasan tersebut mempunyai landasan hukum yang jelas dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan gubernur, bupati, dan walikota adalah kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis,” kata Nisa Senina (16). . /12/2024) di Jakarta.
BACA JUGA: Transformasi Digital Menjadi Amanah Prabowo, Menteri Kehutanan Luncurkan Sistem E-Ticketing di Bunaken
Menurut Nisa, ungkapan tersebut secara demokratis membuka ruang penafsiran yang tidak hanya terbatas pada pemilihan umum langsung, tapi juga mekanisme keterwakilan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah tersebut.
Dukungan ini didasari keyakinan bahwa sistem pemilihan pimpinan daerah melalui DPRD tetap sejalan dengan prinsip demokrasi yang menitikberatkan pada efisiensi pemerintahan, efisiensi anggaran, dan stabilitas politik di daerah, kata Nisa.
BACA JUGA: Prabowo Bilang Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Dibenahi
Ia menegaskan, demokrasi bukan hanya sekedar mekanisme pemilu, namun juga kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik horizontal di masyarakat yang sering muncul pada pemilu langsung.
Selain itu, menurutnya, mekanisme ini dapat memperkuat akuntabilitas pimpinan daerah kepada DPRD sebagai lembaga hukum yang mewakili aspirasi masyarakat.
Dari sudut pandang empiris, pilkada langsung seringkali diwarnai dengan praktik kebijakan moneter, biaya politik yang tinggi, dan polarisasi sosial di masyarakat.
“Dengan sistem pemilu DPRD, biaya politik dapat ditekan sehingga efisiensi dan efektivitas anggaran dapat diarahkan pada kesehatan, pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia,” kata Nisa.
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ketahanan Negara Universitas Indonesia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk memahami persoalan pilkada serentak. Mereka, termasuk akademisi, politisi, dan masyarakat sipil, dapat mendukung dan menjaga dialog terbuka mengenai gagasan presiden.
“Kita harus mengevaluasi sistem yang ada secara objektif, dengan mempertimbangkan konteks kebutuhan negara saat ini. KNPI siap menjadi jembatan dialog semua pihak, sehingga dalam setiap perubahan sistem, kepentingan rakyat dan rakyat tetap diutamakan. Negeri,” Nisa menutup penampilannya. (jum/Medan Pers) Sudah lihat video terbaru ini?