Medan Pers, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirzen) Guru Pribadi Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali mengutarakan pendekatan pemerintah terhadap honorer melalui rekrutmen PPPK.
Menurut Dirjen Nunuk, Kemendikbud mempunyai lima rekomendasi dalam upaya menuntaskan rekrutmen guru ASN PPPK, yaitu:
Baca Juga: Model Rekrutmen Guru PPPK Dirjen Nunuk Zeta, Syarat PPG, Jawaban Hanya Honours.
1. Usahakan terus untuk menyelesaikan pass PG 2021 (P1).
Dirjen Nunuk mengungkapkan, dari P14.070 yang pendiriannya masuk dalam usulan 2024, berjumlah 11.437 namun tersisa 2.633.
Baca juga: Kepala Sekolah Nunuk: Lebih dari 12 Ribu Guru Inspiratif Menjadi Kepala Sekolah
GTK saat berkunjung ke Provinsi Bengkulu pada 15-16 Agustus.
Pengembangan struktur PPPK pengawas sekolah
Baca Juga: Dirjen Nunuk sedih karena PPPK 2024 tidak bisa mengumpulkan seluruh pejabat.
Menurut Dirjen Nunuk, dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengatasi kekurangan pengawas sekolah.
Nah, tahun ini hanya terisi 18.729 posisi pengawas sekolah tingkat spesialis junior.
3. Prioritas pembentukan tenaga kependidikan (staf administrasi sekolah).
Ia mengatakan, pembentukan tenaga administrasi sekolah (TAS) masuk dalam usulan struktur teknis PPPK.
Pengadaan guru pada tahun 2024 hanya melalui mekanisme PPPK
Ia menyebutkan, ada 77 instansi yang mengajukan CPNS dengan total 11.270 proposal
Oleh karena itu, sebaiknya usulan tersebut diubah dari CPNS menjadi PPPK
Melanjutkan pemanfaatan database lulusan PPG Dapodic dan KemendicBudristek
“Ada 179 instansi, jumlah tersebut melebihi non-ASN yang ada, sehingga acuan rekrutmen guru dari PPPK adalah database lulusan dari Dapodik dan PPG,” ujarnya.
Dirjen Nunuk menegaskan, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk menuntaskan rekrutmen guru PPP K.
Kemendikbud merekomendasikan, barulah pemerintah daerah melaksanakannya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Murcia mengaku mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelesaikan rekrutmen guru PPP K.
Namun tergantung kemampuan masing-masing daerah
Gubernur Rohidin mengatakan, dua pekan lalu ia telah mengeluarkan perintah kepada sekitar 500 guru P1 yang diangkat dalam struktur PPPK. Begitulah struktur tahun 2022-2023
Beliau mengatakan, “Alhamdulillah mereka ditempatkan sesuai dengan bidang ilmunya.
Rohidin mencatat, para guru P1 sangat bersyukur dengan struktur PPP.
Mereka siap bekerja di tempat tugasnya masing-masing
Meski demikian, Rohidin mengatakan masih ada sekitar 2 ribu guru yang berstatus guru tidak tetap (GTT) atau staf tidak tetap (PTT) atau berstatus honorer.
Menurutnya, GTT/PTT ini berharap kedepannya akan dibentuk lagi KPS lain, sehingga nantinya sesuai arahan UU No. telah ada lebih lama. atau untuk hormat Siapapun bisa membentuk PPPK atau masuk PNS
“Kebijakan saya sebagai Inspektur Pamong Praja, kami selalu mengusulkan formula untuk mengangkat secara bertahap teman-teman yang telah memberikan pelayanan prima di dunia pendidikan kepada PPPK,” ujarnya. (esy/Medan Pers) Video terpopuler hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA… Dirjen Nnuk Appel Soal Isi Peraturan Menteri Pengadaan CPNS dan PPPK Tahun 2024, Jawab Pak. Abba