Medan Pers – Jakarta – Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Mempengaruhi Operasi Komite Pengadilan (KY).
Ketua Ky Amzulian Rifai mengungkapkan bahwa anggaran gaji karyawan sudah cukup hingga Oktober 2025, sebagai akibat dari efisiensi anggaran.
Baca Juga: Pertemuan di DPR, Menteri Urusan Internal, Tito, menjelaskan bahwa Kementerian Urusan Internal Kementerian Efisiensi dalam Anggaran Urusan Internal lebih dari 50 persen
Dia juga menekankan bahwa Komite Pengadilan, yang sebagai lembaga pengadilan, mengikuti kebijakan negara yang terkait dengan efisiensi.
Namun, dia tidak membebaskannya bahwa ini untuk mencegah KY melakukan tugas dan fungsinya.
Baca Juga: Kebijakan Efektivitas Anggaran, Istana Istana Permanen membawa aturan regional, yang merupakan alasannya
“Kami melakukan efisiensi, semuanya. Karena anggaran saat ini, operasi harian agak tertunda,” kata Amzuliani setelah pertemuan dengan Kamar Aktor, di Kompleks Parlemen, di Jakarta, pada hari Senin (10/2).
Dia menjelaskan bahwa anggaran KY menurun 54 persen pada tahun 2025 dari 184 miliar rupee.
Baca Juga: HNW menyatakan bahwa pemerintah tidak mengurangi kualitas layanan haji, meskipun efisiensi anggaran
Selain itu, ia juga menerima berita bahwa anggaran BBM dikecualikan untuk KY.
Dia berkata, “BBM memulai bulan berikutnya untuk membeli sendiri, Ketcher kami memiliki.”
Dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menuntut peningkatan kebijakan efisiensi.
Dia mengatakan bahwa karena kebijakan ini, KY memiliki kemampuan untuk tidak dapat memilih hakim Mahkamah Agung.
“Ada surat dari Mahkamah Agung yang meminta kami untuk mengakhiri keadilan Mahkamah Agung. Kami harus merespons.
Kementerian Keuangan telah menerapkan gerakan K/L RP256.1 triliun untuk 2025.
Ini menurut pendidikan presiden untuk tahun 2025, yang dikonfirmasi oleh S-37/MK.02/2025 dari Menteri Keuangan.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Moliani mengeluarkan instruksi kepada Menteri/Kepemimpinan Yayasan untuk menentukan rencana efisiensi pengeluaran K/L. (Antara/Medan Pers)