Medan Pers, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar As Sadikin mendorong seluruh instrumen pemerintah bersikap netral dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Jool ini, hal ini penting untuk menjamin legitimasi kepemimpinan yang kuat.
Baca Juga: Guru Terhormat Supriyani Cari Kebebasan, Komisi III DPR: Kasus Tak Bermanfaat
Hal itu disampaikan Bang Chul dalam rapat penyelidikan (PDR) bersama Menteri Dalam Negeri dan Pj Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pj Gubernur Provinsi Banten, Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Gubernur DI. Yogyakarta bersama Pejabat Eksekutif/Walikota Provinsi Banten, Jawa Barat dan DI Yogyakarta pada Senin (11/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Persaingan pasangan calon, kalau bisa saya sederhanakan, memang merupakan sumbangsih, saran, keyakinan yang bermuara pada kemauan kita, pesertanya adalah pasangan calon beserta timnya dan pemilih, rakyat yang menentukan,” Bang Chul memberitahu orang banyak.
Baca Juga: Komisi Teddi II: Presiden Jadi Jurkam, Kita Kehilangan Harapan di Pemilu Jurdal
Anggota Fraksi Kolkar itu meminta pemerintah tetap berpihak pada kebenaran dalam menjalankan aturan. Tidak justru sebaliknya.
“Jika hal ini bisa kita capai, Insya Allah legitimasi pilkada akan semakin baik seiring berjalannya waktu dan pasangan calon serta masyarakat akan semakin percaya terhadap pemerintahan yang dihasilkan,” kata Bang Chul.
Baca Juga: Komisi II DPR Apresiasi Persiapan Pilkada Koltim, Rifkinisamy: Harus Selalu Waspada
Lahir di Persatuan Mahasiswa Indonesia (HMI), ia mengingatkan, presiden daerah dan presiden subdaerah terpilih harus lahir dari proses pilkada yang baik, adil, dan jujur.
Hal ini akan memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintah dan memungkinkan kawasan tersebut untuk berkembang.
“Yang menang adalah mereka yang mengikuti proses yang jujur dan adil, serta bisa diterima oleh semua pihak, bukan hanya pihak yang menang tapi juga pihak yang kalah,” tegas Bang Chul. (tan/Medan Pers)
Baca artikel lainnya… Demokrat kirim Brigitta Lasuet ke Komisi III, tangani tuduhan politik serius di Pilgub Sulut.