Medan Pers, SEOUL – Korea Selatan pada Senin (12/9) melarang Presiden Yoon Suk Yeol bepergian ke luar negeri di tengah krisis politik yang dipicu oleh upaya darurat militer yang gagal.
Menurut laporan stasiun televisi nasional Korea Selatan KBS, Kementerian Kehakiman mengeluarkan larangan tersebut atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Senior.
BACA JUGA: Deklarasikan Darurat Militer, Presiden Korsel Langsung Ditinggal Penasihatnya
Yoon sedang diselidiki atas dugaan pengkhianatan, pemberontakan, pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan setelah sebagian besar anggota parlemen menolak deklarasi darurat militer minggu lalu.
Namun, Yoon lolos dari pemakzulan atas tindakannya.
BACA JUGA: Dalang Darurat Militer, Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Didakwa
“Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan adalah prioritas… Kami memutuskan berdasarkan tinjauan komprehensif, termasuk kemungkinan dia meninggalkan negara ini,” kata seorang pejabat polisi pada konferensi pers.
Pihak berwenang juga mempertimbangkan semua opsi, termasuk kemungkinan interogasi dan penahanan Presiden Yoon.
BACA JUGA: Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan tidak perlu mengevakuasi WNI ke Korea Selatan
Polisi telah mengidentifikasi setidaknya 11 orang yang menyelidiki kasus ini, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, mantan komandan Komando Kontra Intelijen Letjen Yeo In-hyung dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Park Ansu. , yang diangkat menjadi komandan darurat militer untuk waktu yang singkat.
Mereka juga dilarang bepergian. Mantan Menteri Pertahanan Kim telah ditangkap.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon berjanji untuk meminimalkan dampak kegagalan deklarasi darurat militer oleh Yoon dengan mendukung “keluarnya secara tertib dan dini”.
Han menunjukkan bahwa kebanyakan orang ingin Yoon mengundurkan diri.
Han Dong-hoon bersama Perdana Menteri Han Duck-soo juga mengatakan bahwa presiden yang menghadapi krisis ini tidak akan terlibat dalam urusan dalam negeri atau luar negeri sebelum dia mengundurkan diri.
Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Partai Demokrat mengajukan rancangan undang-undang khusus untuk menyelidiki apakah Yoon melakukan makar dan kejahatan lainnya.
Namun, Kementerian Pertahanan menekankan bahwa angkatan bersenjata Korea Selatan “saat ini selalu di bawah komando Presiden Yoon Suk Yeol.” (semut/dil/Medan Pers)