Medan Pers – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto menyongsong satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai prestasi, meski sempat terjerumus dalam ketidakpastian global akibat Covid yang terus menunjukkan kekuatan. 19-19, meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah, dan resesi ekonomi global saat ini.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam kisaran 5% (tahun) dan inflasi yang terkendali merupakan indikator stabilitas perekonomian nasional.
Baca juga: Kementerian Koordinator Perekonomian Sebut Pasar Mobil Hybrid Sudah Selesai, Tapi
Dimulai dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,18% pada tahun 2014 menjadi 0,83% pada tahun 2024, banyak indikator makro yang juga terus membaik seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Lalu, bertambahnya jumlah penduduk bekerja dari Februari 2014 yang hanya Rp118,2 juta menjadi Rp142,18 juta pada tahun 2024, cadangan devisa meningkat dari Rp100 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp150 miliar pada tahun 2024.
Baca Juga: Fufufafa Benar-benar Penuh Masalah, Hina Prabowo
Menteri Koordinator Airlanga pada Rabu (30/2021) mengatakan, “Untuk menghadapi berbagai tantangan khususnya Covid-19, yang pertama adalah respon pemerintah dalam hal ini Kabinet yang dipimpin oleh Presiden harus cepat. dan fleksibel.” 9). Siaran pers.
Nah, misalnya, kata Airlanga, Indonesia di awal Covid-19 langsung membuat Purpupu No. 1 atau UU No. 2 yang membuka defisit anggaran dan tingkat persentase utang.
Baca Juga: Naik Lagi, Harga Emas Final Tembus Rp 1,471 Juta Per Gram Hari Ini
“Juga penyesuaian kebijakan anggaran dimana pada tahun 2021-2022 kami menyediakan anggaran untuk pemulihan Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional,” lanjutnya.
Menko Airlanga menyampaikan, pembangunan perekonomian nasional terus digalakkan secara lebih optimal hingga akhir tahun 2024, sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai.
Kebijakan yang dianggap mampu mendukung pertumbuhan antara lain insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (DTP) yang Ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dan kendaraan listrik.
Pasalnya, produk properti dan otomotif merupakan produk yang paling banyak dibeli oleh masyarakat kelas menengah.
Selain insentif tersebut, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah antara lain subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja serta insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, pemerintah berupaya untuk lebih memajukan UMKM sebagai bagian dari kelas menengah, yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Ke depan, pemerintah akan mencanangkan sejumlah program strategis sebagai persiapan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang sekitar tahun 2045, seperti mendorong transisi energi dari pembangkit listrik tenaga air ke pengembangan lebih lanjut teknologi panas bumi yang dirancang pemerintah , pengembangan panel surya.
Selain itu, pemerintah menganggap digitalisasi sebagai pendorong perekonomian, yang menyumbang potensi ekonomi digital hingga USD 300 miliar pada tahun 2030.
“Yang jelas kalau kita lihat dari infrastrukturnya sudah kita bangun, tapi infrastrukturnya belum lengkap, artinya kita hanya membangun tulang punggung yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perikanan. Dari sisi tulang, ikannya bagus. Tulangnya belum melekat, jadi harus jalan terus,” ujarnya.
Kini, dalam APBN mendatang akan dirumuskan Instruksi Presiden untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas. Menko Airlanga mengatakan, “Ketika produktivitas meningkat, tentu pertumbuhan ekonomi akan baik-baik saja.” (*/Medan Pers) Jangan lewatkan video terbaru: