Medan Pers, Jakarta – Selamat pagi pembaca setia Medan Pers, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (9/1) yang masih melimpah di PPPK 2024 Tahap 2, seluruh database BKN tersedia paruh waktu PPPK 2024 Penerima penghargaan akan dicari tanpa tunjangan apapun hingga PPPK. Baca selengkapnya!
1. Seluruh penerima beasiswa database BKN akan dicari formasi PPPK 2024.
Baca Juga: 5 Berita Paling Trending: Dapat 1,7 Juta NIP PPPK Honorer & Paruh Waktu Tapi Kode R2/L Batal Lolos, Penipu Susah Tidur
Pemerintah Daerah Provinsi (Pembrowe) Banten memperbarui jumlah Pejabat Kehormatan yang mendaftar pada Pemilu PPPK Tahap 2 Tahun 2024 yang pendaftarannya diperpanjang hingga 15 Januari 2025.
Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemprov Banten dalam menyelesaikan persoalan pegawai honorer yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Baca Juga: 5 Berita Terpopuler: Pegawai ASN Tidak Perlu Tahu Database BKN, Lowongan PPPK 2024 Lebih Spesifik, Terkait KDN
Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Subiana mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mendaftarkan 11.737 tenaga honorer sebagai PPPK.
Untuk membaca lebih lanjut, klik tautan di bawah ini:
Baca Juga: 5 Berita Terpopuler: PPPK Penulis Diakui, Tapi Paruh Waktu Tak Jelas, Simpan R2 Honorer K2 Mundur
Seluruh penerima beasiswa database BKN akan dicari formasi PPPK 2024.
2. Database BKN bukanlah honor menjadi PPPK paruh waktu tanpa dibayar.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Korandalo menegaskan, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Honorer yang mengikuti ujian PPPK tingkat 1 tidak bisa mengikuti seleksi PNS dengan kontrak kerja atau PPPK tingkat 2024. 2.
Ketua PKD Provinsi Korondalo Rifli Katili, Rabu (8/1), mengatakan pemerintah federal berkomitmen menyelesaikan masalah kehormatan di lembaga pemerintah daerah.
Ini UU Nomor 2023 tentang ASN. Sesuai Ordonansi 20 Tahun 2024, hanya ada dua jenis pegawai yaitu PNS dan PPPK di instansi pemerintah.
Untuk membaca lebih lanjut, klik tautan di bawah ini:
Database BKN bukanlah formasi kehormatan untuk menjadi PPPK paruh waktu tanpa bayaran.
3. 3 USULAN GUBERNUR SELURUH ANGGOTA KEHORMATAN SEBAGAI PPPK, TANPA SIA-SIA, JOSE!
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri rapat koordinasi kelengkapan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah kabupaten terkait promosi PPPK Pilkada Tahap 2 2024 dari Gedung Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8). ) /1).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Vidyandini, dan Presiden BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menghadiri rapat koordinasi tersebut guna membahas nasib kehormatan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar Ahmad berkomitmen penuh untuk menampung dan mematangkan urusan non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri.
Untuk membaca lebih lanjut, klik tautan di bawah ini:
3 USULAN GUBERNUR SELURUH ANGGOTA KEHORMATAN SEBAGAI PPPK, TANPA SAMPAH, JOSE!
4. Besaran honorarium yang harus diserap PPPK 2024 Tahap 2 masih lebih besar, o
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Vidyandini berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden PKN Juden Arif Fagrullo mengenai upaya PPPK meningkatkan penyerapan kehormatan pada Pilkada Tahap 2 2024.
Rabu (8/1), telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian pegawai non-ASN di Lembaga Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta yang dihadiri seluruh pimpinan daerah dan jajarannya.
Seluruh pimpinan daerah baik gubernur, wali kota, dan bupati diimbau memastikan pekerja non-ASN di instansinya masing-masing bisa mengikuti ujian pegawai negeri sipil dengan Perjanjian Kerja 2024 atau PPPK Tahap 2.
Untuk membaca lebih lanjut, klik tautan di bawah ini:
Sisa honor penyerapan PPPK 2024 Tahap 2 masih tinggi
5. PPPK 2024 Jumlah Lulusan Kehormatan yang lulus tahun ke-1 sedikit dan selebihnya sangat banyak.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Vidyandini berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden BKN Juden Arif Fagrullo mengenai upaya meningkatkan penyerapan tenaga non-ASN atau honorer pada Pilkada PPPK Tahap 2. 2024.
Rapat koordinasi penyelesaian pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah daerah yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/1), dihadiri seluruh Bupati dan jajarannya.
Unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pun turut serta dalam rapat koordinasi tersebut guna membahas nasib para petinggi tersebut.
Untuk membaca lebih lanjut, klik tautan di bawah ini:
Penerima manfaat yang mendapat PPPK 2024 Tahap 1 jumlahnya sedikit dan sisanya lebih banyak. Video Pilihan Editor:
Baca artikel lainnya… 5 Berita Terpopuler: Akun SSCASN R2 Berubah, Yang Terhormat Member Jangan Sedih, Pembuatan Storage Sudah Siap